Welcome!        Sign in    |    Register    |    Help

Berita Properti Pendopo.com

Pengembang Wajib Terapkan Pola Hunian Berimbang

Pengembang Wajib Terapkan Pola Hunian Berimbang

13 Jan 2012
Pendopo.com - Pola hunian berimbang merupakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan, untuk membangun perumahan dengan hunian berimbang. Diharapkan dengan terwujudnya pola hunian berimbang, maka backlog (kekurangan kebutuhan) perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang mencapai 13,6 juta unit, dapat lebih teratasi.


Lebih lanjut Iskandar Saleh mengatakan, Kemenpera saat ini sedang melakukan finalisasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat terkait hunian berimbang sebagai implementasi UU Nomor 1/2011 tersebut. Prinsip dasar regulasi ini adalah memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dan hunian yang proporsional. "Kami menargetkan Permenpera Hunian Berimbang dapat terbit akhir bulan ini,” katanya. 

Iskandar menambahkan, komposisi hunian berimbang yang ideal adalah 1:2:3 untuk rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Penentuan komposisi ini merupakan kesepakatan dari hasil konsultasi publik yang dilaksanakan mulai Mei 2011 di Surabaya, Yogyakarta, Pekanbaru, Manado, Banjarmasin, dan difinalisasi di Jakarta pada 19 Desember 2011 lalu. Kesepakatan ini dilakukan para stakeholder properti, yang meliputi unsur Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, DPP/DPD REI, DPP/DPD APERSI, Perum Perumnas, lembaga swadaya masyarakat bidang perumahan, lembaga perlindungan konsumen, dan pemerhati properti. 

“Rancangan Permenpera yang dihasilkan, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang, disesuaikan  dengan kondisi masing-masing daerah. Untuk itu, Kemenpera menyerahkan sepenuhnya kepada Pemda untuk menentukannya, sesuai karakteristik dan kebutuhan rumah di masing-masing daerah,” papar Iskandar.

Rancangan Permenpera tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui surat keputusan bupati/walikota atau peraturan daerah, agar mengatur pelaksanaan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota.

Hal senada disampaikan Hazaddin Tende Sitepu, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera. Hazaddin menambahkan, sasaran komposisi hunian berimbang antara lain pembangunan berskala besar oleh satu badan hukum wajib diwujudkan dalam satu hamparan, dimana dalam satu hamparan tersebut terdapat rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, dengan total minimal 1000 unit. "Regulasi ini nantinya tidak berlaku surut untuk hunian berimbang sebelumnya.





Sumber : rumah.com
properti indonesia

Properti Indonesia

Register dan pasang iklan hanya kurang dari 10 menit. Pastikan Anda sudah mempersiapkan foto-foto properti yang akan dijual. Selain foto, anda bisa menambahkan video, denah dan brosur untuk mengundang minat calon pembeli.

Pendopo.com