Welcome!        Sign in    |    Register    |    Help

Tanya Jawab Properti Pendopo.com

Bagaimana Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah?

Penulis: Admin

Pendopo.com - Yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah menurut pasal 1 ayat 14 Permenag 9/99 adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap. Pembatalan hak atas tanah tersebut diterbitkan karena cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembatalan hak atas tanah dilakukan atas dasar keputusan Menteri agraria/pertanahan, dimana Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tingkat propinsi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan: (a) keputusan pemberian hak; (b) sertifikat hak atas tanah; dan (c) keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. Lantas, bagaimana tata cara pembatalan hak atas tanah ini dilakukan?

Proses-proses yang terjadi dalam tata cara pembatalan hak atas tanah adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan
  • Permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, dengan dilampiri berkas-berkas, berupa: (i) fotocopy surat bukti identitas dan surat bukti kewarganegaraan (perorangan) atau fotocopy akta pendirian (badan hukum); (ii) fotocopy surat keputusan dan/atau sertifikat; (iii) surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.
  • Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan: (i) memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik; (ii) mencatat dalam formulir isian; (iii) memberikan tanda terima berkas permohonan; (iv) memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi data yuridis dan data fisik apabila masih diperlukan.

2. Kantor Wilayah
  • Dalam hal permohonan pembatalan hak telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah akan mencatat dalam formulir tertentu yang telah ditetapkan dan memeriksa serta meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap, segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya.
  • Dalam hal permohonan pembatalan hak telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya.

3. Menteri
  • Setelah menerima  berkas permohonan, Menteri memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memeriksa meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap, segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya serta mencatat dalam formulir tertentu yang telah ditetapkan.
  • Menteri memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pembatalan hak atau penolakan disertai dengan alasan penolakannya.

Semoga info diatas bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin melakukan pembatalan hak atas tanah.



Sumber: www.hukumproperti.com

Ditulis pada: 28 Sep 2011


Admin Pendopo.com
properti indonesia

Properti Indonesia

Register dan pasang iklan hanya kurang dari 10 menit. Pastikan Anda sudah mempersiapkan foto-foto properti yang akan dijual. Selain foto, anda bisa menambahkan video, denah dan brosur untuk mengundang minat calon pembeli.

Pendopo.com